Tak Satupun OPD di Muarojambi Sampaikan Usulan Penghapusan Aset

 

Terkait Penghapusan Aset, BPKAD Sudah Surati Kepala OPD Beberapa Bulan Lalu.

Gi.com, Muaro Jambi - Pemerintah Daerah Kabupaten Muarojambi melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Muaro Jambi telah menyurati Kepala OPD terkait Aset yang akan dihapuskan. Baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak. 

Kepala BPKAD Muaro Jambi Alias, SH MH melalui Kabid Barang Milik Daerah Muaro Jambi Mahalli saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya sudah melayangkan surat ke masing masing OPD untuk mendata barang asset daerah miliknya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hal ini dilakukan guna untuk menertibkan aset aset baik yang masih bisa digunakan ataupun yang sudah layak untuk dilakukan pengahapusan, pemusnahan atau dilelang. 

"Surat sudah kita layangkan sejak Oktober 2021 lalu, agar semua OPD menyampaikan apa saja barang yang tidak layak pakai ke bagian asset BPKAD, supaya nantinya bisa kita lakukan penghapusan, pemusnahan ataupun pelelangan," Sebutnya. 

Lanjutnya, pengahapusan barang milik dareah melalui proses penjualan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lanjutnya berdasarkan keketuan pasal 346 Permendagri nomor 19 tahun 2016, usia kendaraan dinas operasional yang dimohonkan penjualannya, yakni paling singkat sudah berumur tujuh (7) tahun. Sedangkan terhadap peralatan kantor, usia barang milik daerah yang diusulkan paling singkat berusia lima (5) tahun, dan empat tahun untuk peralatan elektronik seperti komputer dan lainnya.

“untuk itu, kami meminta Kepala OPD masing masing segera melampirkan daftar usulan barang yang diajukan dan jika itu jenisnya kendaraan agar melampirkan bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK, setelah itu poto kondisi barang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala OPD sebagai pengguna barang,” sebut Mahalli.

Diakuinya, meski sudah dilayangkan surat sejak beberapa bulan lalu, namun hingga saat ini tak ada satupun Kepala OPD yang mengajukan penghapusan asset ke BPKAD Muaro Jambi. (Jun)