 |
| Novianti Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi |
Kasus Kejahatan Lingkungan hidup semakin meningkat, seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang tak terkendali dan penyebaran industri dalam skala besar. Penegakan hukum dalam pelanggaran lingkungan hidup seringkali dihadapkan pada tekanan politik, di mana aktor politik dapat mempengaruhi keputusan pengadilan.
Salah satu contohnya adalah putusan 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg yang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi kasus yang cukup sengkerut di Mahkamah Konstitusi dalam lingkup peradilan.
Keterlibatan aktor politik dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya pada kasus 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, tampaknya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap putusan pengadilan. Ada indikasi bahwa individu atau kelompok politik tertentu berusaha mengintervensi proses peradilan dengan berbagai cara, seperti mempengaruhi saksi, menyogok hakim, atau mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan politik.
Apabila pengaruh politik semakin kuat dalam penegakan hukum lingkungan, maka nyaris mustahil bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Penegakan hukum lingkungan yang lemah akan berdampak pada semakin banyaknya pelanggaran lingkungan yang terjadi dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat.
Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik Terabaikan dan pengaruh politik yang mengintervensi penegakan hukum lingkungan juga akan berdampak pada hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan.
Salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh politik dalam penegakan hukum lingkungan adalah dengan meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Penegak hukum harus bekerja secara independen dan menjunjung tinggi kode etik. Hal ini penting untuk mencegah intervensi politik dan memastikan putusan yang adil serta objektif.
Selain itu Masyarakat serta media massa memegang peran penting dalam mengungkapkan dan mengkritisi pengaruh politik dalam penegakan hukum lingkungan.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan intervensi politik kepada pihak berwenang dan media massa memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan kasus-kasus yang terindikasi adanya pengaruh politik.
Organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional seperti LSM lingkungan juga berperan dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan.
Mereka dapat membantu dengan memberikan dukungan teknis, advokasi, dan pemantauan untuk memastikan penegakan hukum lingkungan bebas dari pengaruh politik. (*)
Social Header