Breaking News

Konflik Tapal Batas Desa Puding–Pulau Mentaro Belum Tuntas, Kesepakatan Menahan Diri Dinilai Tak Bertaji

GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI - Konflik tapal batas lahan antara Desa Puding dan Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, hingga kini belum menunjukkan titik terang. Padahal, kedua desa sebelumnya telah menandatangani surat kesepakatan bersama untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lanjutan.

Di lapangan, kesepakatan tersebut dinilai belum berjalan efektif. Sejumlah pihak menilai tidak adanya ketegasan sanksi terhadap pelanggaran menjadi salah satu faktor utama konflik terus berlarut.

“Kesepakatan memang sudah dibuat, tetapi tidak disertai sanksi yang jelas. Akibatnya, dokumen itu hanya bersifat imbauan dan tidak memiliki daya paksa,” ujar salah satu sumber yang mengikuti proses mediasi konflik tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinilai masih bersikap hati-hati dalam menangani persoalan ini. Pemerintah daerah disebut khawatir langkah penyelesaian yang kurang tepat justru menimbulkan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat kedua desa.

Sebagai upaya penanganan, pemerintah telah membentuk Tim Terpadu (Timdu). Namun hingga saat ini, tim tersebut belum menghasilkan keputusan konkret terkait penyelesaian tapal batas yang disengketakan.

Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi mendorong agar pihak-pihak terkait segera menyampaikan laporan dan surat resmi terbaru kepada Timdu, guna menjadi dasar penanganan konflik secara administratif dan hukum.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi, Saifullah, mengatakan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini ke Timdu untuk diproses lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus didasarkan pada kelengkapan administrasi.

“Kami tidak bisa bertindak tanpa dasar administrasi yang jelas. Surat laporan terakhir akan menjadi acuan untuk menentukan langkah lanjutan,” kata Saifullah saat ditemui di ruang kerjanya.

Masyarakat Desa Puding dan Desa Pulau Mentaro berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil keputusan yang tegas, adil, dan transparan agar konflik tapal batas tidak terus berlarut serta tidak berkembang menjadi gesekan sosial yang lebih luas. (Jun)


© Copyright 2024 - Gerbanginformasi.com