GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal sebagai langkah strategis untuk memperkuat iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah. Kebijakan ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan akan pengawasan yang terintegrasi terhadap aktivitas usaha.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Alias, SH MH dalam sambutannya menyampaikan pemerintah daerah menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa sistem pengawasan yang terpadu, investasi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah.
“Selama ini pengawasan masih berjalan secara parsial dan sektoral. Akibatnya, pelaku usaha sering menghadapi inspeksi berulang dari berbagai instansi,” Ujar Alias, SH Kepala DPMPTSP Muaro Jambi.
Pembentukan tim ini juga kata Alias, merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam aturan tersebut, pengawasan perizinan usaha dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh pemerintah daerah.
Selain membentuk tim koordinasi katanya, pemerintah daerah juga mengukuhkan kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Kabupaten Muaro Jambi periode 2025–2028. Forum ini diharapkan mampu menjadi wadah sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), tercatat sebanyak 117 perusahaan baik BUMN maupun swasta yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi pada 2024. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat pada 2025 seiring bertambahnya perizinan usaha yang teridentifikasi.
Adapun tim koordinasi yang dibentuk ini tambahnya, memiliki sejumlah tugas utama, antara lain memverifikasi kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan, memantau realisasi investasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap dapat menciptakan sistem pengawasan investasi yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Social Header