GERBANGINFORMASI.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menghadiri kegiatan silaturahmi antara Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan pimpinan DPRD dari berbagai daerah dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri, untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di daerah.
Dalam forum itu, Aidi Hatta menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Polri dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada pekerja serta memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Menurut Aidi, masih terdapat berbagai persoalan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari upah pekerja yang tidak sesuai ketentuan, ketidakpastian kontrak kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai merugikan pekerja.
“Di Muaro Jambi banyak perusahaan dan kawasan industri. Karena itu, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan harus berjalan baik agar hak-hak pekerja dapat terlindungi,” kata Aidi dalam diskusi tersebut.
Ia juga menilai edukasi hukum bagi pekerja perlu diperkuat. Menurutnya, masih banyak pekerja yang belum memahami hak-hak mereka, sementara sejumlah pelanggaran ketenagakerjaan kerap terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.
Karena itu, Aidi berharap kolaborasi antara DPRD dan Polri tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.
Sementara itu, narasumber kegiatan dari Dit Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, mengatakan pihaknya berkomitmen menindak berbagai tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Menurut dia, pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain penipuan lowongan kerja, pemerasan terhadap pekerja, hingga pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mengakibatkan korban jiwa.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat maupun DPRD untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Informasi dan data yang lengkap sangat membantu proses penegakan hukum,” ujar Irhamni.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih kuat antara DPRD dan aparat penegak hukum dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, aman, dan berpihak kepada pekerja. (Jun)
Social Header