GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI - Belum lama setelah menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Muaro Jambi langsung menjadwalkan perjalanan dinas ke berbagai daerah di Indonesia.
Bahkan Kunker ke luar daerah tersebut sudah di Sah kan dalam hasil rapat Badan Musyawarah tertanggal 29 Juni 2026 yang diperoleh media ini, agenda perjalanan dinas berlangsung dalam dua gelombang, yakni 1–4 Juli dan 5–8 Juli 2026.
Sedikitnya 10 daerah menjadi tujuan koordinasi dan konsultasi, mulai dari Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Lampung, Sumatera Barat hingga Sumatera Selatan.
Dalam jadwal tersebut, hampir seluruh anggota DPRD dibagi ke dalam sejumlah kelompok untuk melakukan kunjungan ke DPRD maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tujuan.
Di atas kertas, kunjungan kerja merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD. Namun, agenda tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Pasalnya, perjalanan dinas dilakukan di tengah efisiensi anggaran dan masih banyaknya persoalan yang menunggu penyelesaian di Kabupaten Muaro Jambi.
Salah satunya aspirasi ribuan pengrajin batu bata di Kecamatan Sungai Gelam yang hingga kini masih menunggu kepastian hukum terkait ketersediaan bahan baku. Selain itu, sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik juga masih menjadi keluhan masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, publik berharap perjalanan dinas tidak berhenti sebatas agenda administratif. Hasil konsultasi yang diperoleh di daerah lain semestinya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap penyelesaian persoalan di Muaro Jambi.
Dokumen Banmus menunjukkan tujuan kunjungan tersebar ke berbagai daerah, namun belum menjelaskan secara rinci materi konsultasi, alasan pemilihan daerah tujuan, maupun indikator keberhasilan yang hendak dicapai dari setiap kunjungan.
Persoalan efektivitas perjalanan dinas DPRD selama ini memang kerap menjadi sorotan. Di berbagai daerah, kegiatan serupa tidak jarang dikritik apabila hasilnya tidak dapat diukur secara konkret atau tidak berujung pada lahirnya kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat. (Jun)
Social Header