GERBANGINFORMASI.COM MUARO JAMBI - Di tengah berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang masih menunggu penyelesaian, mulai dari infrastruktur jalan, irigasi pertanian, pelayanan kesehatan hingga pendidikan, realisasi anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi justru menunjukkan angka yang cukup besar pada semester pertama tahun anggaran 2026.
Informasi yang didapat realisasi anggaran Sekretariat DPRD telah mencapai 46 persen atau sekitar Rp23,2 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp49,7 miliar.
Besarnya serapan anggaran tersebut kembali mengundang perhatian publik, terutama pada pos-pos belanja yang berkaitan dengan perjalanan dinas, kunjungan kerja, kegiatan konsultasi, serta berbagai aktivitas pendukung lembaga legislatif.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah agenda perjalanan dinas DPRD Muaro Jambi tercatat berlangsung ke berbagai daerah. Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun tingginya frekuensi perjalanan dalam rentang waktu yang relatif singkat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi belanja publik, masyarakat mulai mempertanyakan apakah besarnya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan telah menghasilkan manfaat yang sebanding bagi daerah.
"Publik tidak mempermasalahkan kunjungan kerja karena itu memang bagian dari tugas dewan. Yang ingin diketahui masyarakat adalah hasil konkret yang dibawa pulang dan dampaknya terhadap pembangunan daerah," ujar seorang tokoh masyarakat di Sengeti.
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Hingga kini, sebagian warga masih menghadapi persoalan infrastruktur yang belum tuntas, akses pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, serta berbagai kebutuhan pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Sorotan publik juga mengarah pada prinsip akuntabilitas penggunaan APBD. Sebab setiap rupiah yang dibelanjakan berasal dari uang rakyat yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghilangkan persepsi bahwa perjalanan dinas hanya bersifat seremonial atau rutinitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Dengan realisasi anggaran Sekretariat DPRD yang telah mencapai Rp23,2 miliar atau hampir setengah dari total pagu Rp49,7 miliar, masyarakat kini menunggu penjelasan yang lebih rinci mengenai capaian kinerja yang telah dihasilkan.
Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, publik berharap setiap belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Muaro Jambi.
Pertanyaan yang kini mengemuka sederhana: seberapa besar manfaat yang telah kembali kepada rakyat dari setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan?. (Jun)
Social Header