GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai elemen masyarakat menyatakan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk aktivitas geng motor yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor yang berlangsung di Ruang Ridhan, Kantor Bupati Muaro Jambi, Kamis (30/7/2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, organisasi profesi, serta perwakilan pemuda.
Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menandatangani dokumen "Komitmen Bersama Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Kabupaten Muaro Jambi" sebagai bentuk kesepakatan lintas sektor untuk mencegah berkembangnya aktivitas geng motor di wilayah tersebut.
Dokumen tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga negara, dan unsur masyarakat untuk memberantas segala bentuk aktivitas geng motor yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan persoalan geng motor tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurut dia, upaya pencegahan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat agar potensi munculnya kelompok-kelompok tersebut dapat ditekan sejak awal.
"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat hingga para pemuda harus bergerak bersama agar Kabupaten Muaro Jambi tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif," ujar Bambang.
Ia menilai penguatan karakter generasi muda menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah munculnya geng motor. Upaya tersebut, kata dia, perlu didukung melalui pendidikan, pembinaan kepemudaan, pengawasan orang tua, serta peran aktif sekolah dan lingkungan masyarakat.
Rapat koordinasi itu juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat diikuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan, sehingga potensi gangguan keamanan, khususnya yang melibatkan kalangan remaja, dapat dicegah secara berkelanjutan. (Jun)
Social Header