GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Pelayanan farmasi di RSUD Ahmad Ripin menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik pengurangan atau “sunat” obat pasien. Sejumlah pasien mengaku tidak menerima obat sesuai dengan resep yang diberikan dokter.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya tiga pasien mengalami kejadian serupa. Mereka mengaku telah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan resep obat dari dokter. Namun saat mengambil obat di bagian farmasi rumah sakit, obat tersebut tidak diberikan atau jumlahnya diduga berkurang.
Salah seorang pasien mengatakan, dokter yang memeriksanya telah memastikan obat tersebut sudah diresepkan dalam sistem pelayanan rumah sakit. Namun ketika obat diambil di apotek rumah sakit, obat yang dimaksud tidak diberikan.
“Dokternya bilang obat sudah diresepkan, tapi ketika kami ke apotek rumah sakit obat itu tidak diberikan,” ujar pasien tersebut.
Kasus lain juga dialami pasien yang menjalani kontrol hingga dua kali. Ia mengaku tidak pernah menerima obat untuk keluhan kesemutan, meskipun obat tersebut tercantum dalam resep dokter.
Saat dikonfirmasi kembali kepada dokter, pasien itu mendapat penjelasan bahwa obat memang telah diresepkan dan tercatat dalam sistem. Namun ketika ditanyakan kepada pihak apotek, petugas farmasi berdalih obat tidak diberikan karena tanggal pemberian obat disebut belum mencukupi.
Alasan tersebut dinilai janggal oleh pasien dan keluarga. Sebab, resep telah dikeluarkan oleh dokter sehingga obat seharusnya diberikan sesuai dengan ketentuan medis.
Pasien yang enggan disebutkan namanya itu meminta manajemen RSUD Ahmad Ripin segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum petugas farmasi yang bertugas saat kejadian berlangsung.
Ia juga meminta rumah sakit membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mungkin mengalami kasus serupa.
“Jika memang ditemukan adanya praktik pengurangan obat atau bahkan dugaan jual beli obat di lingkungan rumah sakit, kami berharap oknum yang terlibat diberi sanksi tegas,” katanya.
Selain itu, ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi turut menindaklanjuti persoalan tersebut agar pelayanan kesehatan berjalan transparan, profesional, serta tidak merugikan pasien.
“Harapan kami, persoalan ini ditindaklanjuti secara serius agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik,” ujarnya. (Jun)
Social Header