GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Realisasi anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami peningkatan. Memasuki awal Juli 2026, serapan anggaran tercatat telah mencapai sekitar 54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp49,7 miliar.
Sebelumnya, pada awal Juni 2026, realisasi anggaran berada di angka 46 persen atau sekitar Rp23,2 miliar. Dalam kurun waktu sekitar satu bulan, serapan anggaran kembali bertambah seiring berjalannya berbagai kegiatan di lingkungan legislatif.
Besarnya realisasi anggaran tersebut kembali menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi pertanian, peningkatan layanan kesehatan, hingga sektor pendidikan, belanja di Sekretariat DPRD terus menunjukkan tren peningkatan.
Sorotan publik terutama tertuju pada sejumlah pos belanja yang berkaitan dengan perjalanan dinas, kunjungan kerja, konsultasi, serta berbagai kegiatan pendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD.
Dalam beberapa pekan terakhir, agenda perjalanan dinas DPRD Muaro Jambi diketahui berlangsung ke berbagai daerah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang melekat pada lembaga legislatif.
Meski demikian, tingginya intensitas perjalanan dinas dalam waktu yang relatif singkat memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Seorang tokoh masyarakat di Sengeti mengatakan publik tidak mempersoalkan pelaksanaan kunjungan kerja karena merupakan bagian dari tugas anggota dewan. Namun, masyarakat berharap setiap kegiatan tersebut menghasilkan manfaat yang nyata bagi Kabupaten Muaro Jambi.
"Publik tidak mempermasalahkan kunjungan kerja karena itu memang bagian dari tugas dewan. Yang ingin diketahui masyarakat adalah hasil konkret yang dibawa pulang dan dampaknya terhadap pembangunan daerah," ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kondisi infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan warga.
Selain itu, masyarakat juga menilai prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD harus menjadi prioritas. Sebab seluruh anggaran yang dibelanjakan berasal dari keuangan daerah yang bersumber dari masyarakat.
Transparansi terhadap hasil perjalanan dinas dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kegiatan tersebut hanya bersifat administratif atau seremonial semata.
Dengan realisasi anggaran Sekretariat DPRD yang kini telah mencapai sekitar 54 persen dari total pagu Rp49,7 miliar, masyarakat berharap DPRD maupun Sekretariat DPRD dapat menyampaikan secara terbuka capaian kinerja yang telah dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah, publik berharap setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Social Header