GERBANGINFORMASI.COM, JAMBI – Peran Yayasan Prakarsa Madani Jambi menjadi sorotan utama dalam upaya mendorong perlindungan dan pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) melalui pendekatan edukasi hukum dan pembangunan sosial yang inklusif. Dalam sebuah workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yayasan ini tampil sebagai motor penggerak lahirnya rekomendasi strategis untuk memperkuat hak dan kesejahteraan masyarakat adat.
Ketua yayasan, Edi Endra, menegaskan bahwa hasil workshop tidak sekadar menjadi wacana, melainkan dirancang sebagai langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan. Salah satu rekomendasi utama adalah mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, agar memperkuat program perlindungan dan pemberdayaan bagi SAD melalui dukungan anggaran dan program pembangunan sosial yang lebih terarah.
Menurut Edi Endra, Yayasan Prakarsa Madani Jambi juga aktif mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah SAD diharapkan turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), dengan tetap menghormati kearifan lokal masyarakat adat.
Dalam aspek hukum, yayasan ini menekankan pentingnya penguatan hukum adat serta kelembagaan tradisional SAD. Pemerintah daerah didorong untuk memberikan pengakuan resmi dan insentif kepada para pemangku adat seperti Tumenggung, Jenang, Pangkal Waris, Ujung Waris, dan Penghulu. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga struktur sosial sekaligus memperkuat penyelesaian konflik berbasis adat.
Tak hanya itu, Yayasan Prakarsa Madani Jambi juga menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang humanis. Setiap persoalan yang melibatkan anggota SAD diharapkan mengedepankan mekanisme hukum adat, sebelum berlanjut ke hukum negara jika tidak tercapai kesepakatan. Di sisi lain, aparat kepolisian didorong untuk lebih aktif melakukan edukasi hukum secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan mencegah konflik.
Isu ruang hidup menjadi perhatian serius yang turut diperjuangkan yayasan ini. Mereka mendesak adanya kejelasan wilayah bagi SAD, terutama yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional, agar kebijakan konservasi tidak mengabaikan hak hidup masyarakat adat.
Selain itu, Yayasan Prakarsa Madani Jambi juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas penting. Perluasan akses pendidikan, baik formal maupun nonformal, dinilai menjadi kunci dalam membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda SAD.
Edi Endra menegaskan bahwa upaya yang dilakukan yayasan tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang berdampak luas. Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif akan mendukung iklim investasi sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil dan berkelanjutan.
“Pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan bagi semua, termasuk masyarakat adat yang hidup di pinggiran hutan,” tegasnya. (*)
Social Header